Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal menurut para ahli ekonomi sedikitnya dapat dibedakan menjadi 3 pokok kebijakan anggaran belanja Negara yaitu :

• Fungsi alokasi yaitu untuk mengalokasikan factor-faktor produksi yang tersedia didalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.
• Fungsi distribusi bertujuan berupa terselenggarakannya pembagian pendapatan nasional yang adil.
• Fungsi stabilisasi yaitu tujuan untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relative stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.

Kenyataan menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah dikebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat dari pada meningkatnya pendapatan nasional . Ini berarti bahwa perarnan tindakan fiscal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional menjadi lebih besar.

Bagi negara-negara yang maju perekonomiannya, semakin besarnya peranan tindakan fiscal pemerintah dalam mekanisme pembentukantingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian.

Bagi Negara-negara yang sedang berkembang, pemerintah menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Kemampuan masyarakat Negara-negara yang sedang berkembang untuk berinvestasi umumnya mempunyai kemampuan yang sangat terbatas, hal mana disebabkan oleh rendahnya pendapatan mereka yaitu dengan rendahnya pendapatan perkapita, jumlah saving mereka kecil. Ini berarti bahwa dengan kemampuan mereka sendiri , kesempatan mereka berinvestasi juga terbatas.

Kebijakan fiskal yang sering disebut “politik fiscal” atau “fiscal policy” adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi belanja negara.

Kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak memperbesar atau memperkecil “ government expenditure” dan atau memperbesar atau meperkecil “government transfer” yang bertujuan mempengaruhi jalannya perekonomian.

Seperti pada definisi diatas, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalanya perekonomian atau dengan perkataan lain, pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju ke keadaan yang diinginkannya.

Dengan melalui kebijakan fiscal, antara pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi tingkat kesempatan kerja ( tingkat employment) dapat mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya investasi nasional, dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional dan sebagainya.

Analisa Pendapatan Nasional Untuk Perekonomian Tertutup sederhana

Tolak ukur yang dipakai dalam mengukur keberhasilan sebuah perekonomian adalahpendapatan nasional, produk nasonal, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga dan posisi neraca pembayaran. Dari tolak ukur tersebut yang menjadi pusat perhatian Ekonomi Makro adalah pendapatan nasional atau national income.

Tiap komponen produk nasional tersebut mencerminkan macam penggunaan hasil produksi yang dihasilkan oleh perekonomian. Tiap komponen menunjukkan besarnya pengeluaran/expenditure dari masing-masing sektor dalam perekonomian. Sektor-sector tersebut adalah

1. houselhold sector ( C )
2. business sector ( I )
3. government sector ( G )
4. foreign trade sector ( X-M )

sehingga dapat dirumuskan bahwa pendapatan nasional Y = C + I + G + ( X-M )

Dalam pendekatan penghitungan pendapatan selain dari sector-sektor diatas juga dapat dikelompokkan , bahwa perhitungan pendapatan dapat juga dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1. Product approach yaitu menghitung pendapatan dengan cara mengumpulkan hasil akhir barang-barang dan jasa dalam suatu periode tertentu dari semua unit produksi yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa tersebut
2. Income approach yaitu menghitung pendapatan dengan mengumpulkan data pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga keluarga
3. Expenditure approach yaitu menghitung besarnya pendapatan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh sektor-sektor dalam perekonomian

Akhirnya dapat pula diketengahkan di sini bahwa pendekatan pengeluaran dapat juga disebut pendekatan penggunaan atau end-used approach

Sebagai contoh dalam perekonomian berikut ini adalah salah satu dari bentuk perekonomian tertutup yang sederhana. Yang dimaksud perekonomian tertutup sederhana adalah perekonomian yang tidak mengenal hubungan dengan negara lain dan tanpa adanya transaksi ekonomi pemerintah, baik transaksi pemerintah berupa pungutan pajak, pembayaran transfer pemerintah ataupun yang berbentuk pengeluaran konsumsi

Dalam perekonomian tertutup sederhana ini pengeluaran masyarakat seluruhnya pada tiap satuan waktu akan terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan pengeluaran untuk investasi.

Sehingga dapat dirumuskan bahwa dalam perekonomian tertutup sederhana sebagai berikut : Y = C + I

Dimana Y menunjukkan besarnya pendapatan nasional tahun pertamanya, C menunjukkan besarnya konsumsi RT pertahun dan I menunjukkan besarnya investasi pertahun.

Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang turut menentukan besarnya konsumsi, namun dalam hal ini pengertian ini besarnya konsumsi sangat tergantung besar kecilnya pendapatan nasional sehingga secara matematik dapat kita rumuskan funsi konsumsi sebagai berikut :

C = a + cY

a menunjukkan besarnya konsumsi pada pendapatan nol sedangkan c menunjukkan besarnya Marginal Propensity to Consume (MPC )

Sehingga bentuk persamaan dari definisi tersebut sebagai berikut :

C = MPC =∆C / ∆Y

∆C perubahan konsumsi

∆Y perubahan pendapatan

Pada perekonomian tertutup sederhana disamping pendapatan digunakan untuk konsumsi juga di gunakan untuk tabungan/saving sehingga fungsi tabungan dapat dirumuskan sebagai berikut

S = Y – C

Dalam ilmu ekonomi dikenal dua macam pendekatan ilmu ekonomi yaitu:

1. Pendekatan statik/static equilibrium analysis , yaitu perekonomian yang tidak mengalami perubahan-perubahan kecuali apabila terjadi adanya perubahan pada salah satu/beberapa variable eksogen ( perekonomian stasioner )
2. Pendekatan dinamik yaitu menuntut kita untuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam perekonomian dari waktu kewaktu

Dari segi sumber/asalnya , pendapatan nasional terdiri dari konsumsi dan investasi sehingga Y = C + I , sedangkan dari sudut penggunaannya pendapatan nasional digunakan untuk pengeluaran konsumsi dan saving sehingga Y = C + S

Apabila pendapatan pada periode 0 digunakan dalam periode 1 dan pendapatan nasional pada periode 1 digunakan pada periode 2 , dan pendepatan nasional pada periode 2 digunakan pada periode 3 dan seterusnya maka terdapat hubungan antara pendapatan, konsumsi , investasi dan saving sebagai berikut :

C 0 + I 0 = Y 0

Y 0 = C 1 + I 1

Y 0 = C 1 + I 1

Y 1= C 2 + I 2

Yang dimaksud dengan pendapatan nasional ekuilibrium adalah tingkat pendapatan nasional dimana tidak ada kekuatan ekonomi yang mempunyai tendensi untuk mengubahnya, yang berarti bahwa pendapatan nasional akan ada dalam keadaaan ekuilibrium apabila di penuhi syarat sebagai berikut :

Y 0 = Y 1 = Y 2 = Y 3 = Y 4 dan seterusnya

Mengingat besarnya konsumsi tergantung kepada tinggi rendahnya pendapatan , maka pada tingkat pendapatan nasional ekuilibrium ini, konsumsipun akan berada dalam keadaan ekuilibrium juga, yaitu dengan kata lain ; C 0 = C 1 = C 2 = C 3 dan seterusnya begitu juga dengan Saving dan Investasi S 0 = S 1 = S 2 = S 3 dan I 0 = I 1= I 2 = I 3 sehingga dapat disimpulkan S 1= I 1 dan seterusnya

Jadi pendapatan nasional akan mencapai ekuilibrium jika dipenuhi syarat : S = I

Ada dua buah cara untuk menentukan formula untuk menghitung tingkat pendapatan nasional ekuilibrium yaitu :

Cara Pertama

Y = C + I

C = a + cY

Sehingga Y = a + cY + I

Y – cY = a + I

(1 – c )Y = a + I

Cara Kedua

Dengan menggunakan persamaan S = I yaitu kita akan memperoleh hasil yang sama

S = I

Y – C = I

Y – (a + cY) = I

Y – a – cY = I

Y – cY = a + I

(1 – c )Y = a + I

Dari kedua cara tersebut diatas , dapatlah disimpulkan bahawa pendapatan nasional akan mencapai ekuilibrium pada tingkat pendapatan nasional setinggi :

Y = (a + I) : (1 – c )

Angka Pengganda

Kalau pada suatu ketika besarnya investasi tidak sama dengan besarnya saving, maka terjadilah ketidakseimbangan dalam perekonomian. Pendapatan nasional , pengeluaran konsumsi dan besarnya saving berada dalam keadaan disekuilibrium . Pendapat nasional besarnya akan terus berubah sehingga tingkat pendapatamn nasional ekuilibrium yang baru tercapai yaitu pendapatan nasinal dimana besarnya saving sama dengan besarnya investasi. Sebelum pendapatan nasional mencapai titik ekuilibrium yang baru, pengeluaran konsumsi dan saving akan terus mengalami perubahan.

Angka penggada/ multiplier adalah bilangan dengan mana investasi harus dikalikan, apabila kita ingin mengetahui besarnya perubahan pendapatan nasional ekuilibrium yang diakibatkan oleh perubahan investasi termasuk , maka :

∆Y = k ∆I

k = ∆Y/∆I

Tidak hanya perubahan investasi yang dapat mengakibatkan perubahan pendapatan nasional, perubahan-perubahan pajak besarnya pengeluaran konsumsi pemerintah , besarnya transfer pemerintah dan sebagainya akan mengakibatkan perubahan pada pendapatan nasional juga

Kalau misalnya tambahan investasi sebesar ∆I mengakibatkan pendapatan nasional berubah dari Y menjadi Y + ∆Y, maka :

Y + ∆Y = (a + I + ∆I) / (1 – c )

Y + ∆Y = [(a + I) / (1 – c )] + ∆I / (1 – c )

Kalau persamaan diatas ruas kanan dan ruas kirinya kita kurangi dengan Y yang besarnya sama dengan (a + I) / (1 – c )

maka hasilnya ∆Y = ∆I / (1 – c )

jadi ∆Y/∆I yaitu k = 1 / (1 – c )

jadi kesimpulannya angka pengganda investasi :

k = ∆Y/∆I = 1 / (1 – c ) atau = 1 / (1-MPC) = 1 / (1-MPS)

Seperti kita ketahui, besarnya konsumsi ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional. Oleh karena itu kalau pendapatan nasional ada dalam keadaan ekuilibrium, konsumsipun ajkan dalam keadaan ekuilibrium juga. Demikian pula sebaliknya, kalau konsumsi dalam keadaan disekuilibrium , ini menandakan bahwa pendapatan juga dalam keadaan diekuilibrium.

Begitu juga halnya dengan saving, karena saving merupakan bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi, sedangkan besarnya konsumsi ditentukan oleh besar-kecilnya pendapatan, maka saving baru akan mencapai ekuilibrium apabila pendapatan dan konsumsi telah mencapai keadaan ekuilibrium. Hubungan antara perubahan-perubahan dalam pendapatan nasional dengan perubahan-perubahan dalam konsumsi dan savingdapat di ikhtisarkan sebagai berikut :

Untuk Konsumsi

C 1 = C 0 + ∆C

∆C = MPC . ∆Y maka C 1 = C 0 + MPC . ∆Y

Untuk saving

S 1 = S 0 + ∆S

∆S = MPS . ∆Y maka S 1 = S 0 + MPS . ∆Y

Mengingat bahwa MPS + MPC = 1 maka perumusan diatas dapat kita tulis sebagai berikut :

S 1 = S 0 + (1- MPC) . ∆Y

Kapasitas Produksi Nasional

Besar kecilnya jumlah barang dan jasa –jasa yang dapat dihasilkan oleh suatu perekonomian tergantung kepada besar kecilnya kapasitas produksi nasional. Sedangkan besar kecilnya kapasitas produksi nasional tergantung kepada komposisis, kualitas serta kuantitas dari pada faktor-faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian tersebut . Faktor-faktor produksi tersebut dapat dibedakan :

1 Faktor produksi alam ( naturan resources )

2. Faktor produksi tenaga kerja ( human resources )

3. Faktor produksi capital ( capital resources )

Kapasitas produksi suatu perekonomian menunjukkan batas kemampuan daripada perekonomian tersebut dalam menghasillkan barang-barang dann jasa-jasa untuk tiap satuan waktunya. Kemampuansuatu perekonomian dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa tersebut kadang-kadang digunakan sepenuhnya ( full-employment ), kadang-kadang tidak digunakan / sebagaian dari kapasitas perekonomian menganggur / tidak terpakai ( under-employment )

Tingginya kapasitas produksi nasional yang dipergunakan disebut tingkat employment/tingkat kesempatan kerja yang suatu ketika dalam keadaan full-employment dan under-employment . Perekonomian dikatakan dalam keadaan over-employment apabila kapasitas produksi nasional sudah dalam penggunaan penuh, akan tetapi permintaan nasional akan barang dan jasa totalnya masih terus bertambah

Dalam keadaan seperti ini jumlah produksi nasional tidak lagi bertambah dan umumnya mengalami perubahan atau pengalokasian kembali faktor-faktor produksi ( reallocation of resources ). Pergeseran faktor-faktor produksi dari kelompok perusahaan yang satu ke kelompok perusahaan yang lain yang kita istilahkan dengan reallocation of resources yang umumnya terjadi apabila kelompok perusahaan yang merebut faktor-faktor produksi tadi mau membayar faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang semula . Perekonomian yang mengalami over-employment bertendi menimbulkan inflasi

 Seperti dikemukakan diatas bahwa tingkat kesempatan kerja mungkin ada dalam keadaan full-employment, under-employment dan over-employment, untuk dapat memperoleh gambaran tentang sejauh manakah tingkat employment yang terjadi menyimpang dari kapasitas produksi yang ada , kita dapat menggunakan konsep inflantory gap dan deflantory gap.

 inflantory gapdan deflantory gap dapat kita terjemahkan dengan celah inflasi dan celah deflasi . Semakin besar inflantory gap-nya akan berarti semakin besar over-employment-nya dan semakin besar angka deflantory gap-nya berarti semakin jauh tingkat employment berada dibawah tingkat full-employment yang dengan perkataan lain semakin besar tingkat pengangguran yang terjadi

inflantory gap adalah besarnya perbedaan antara jumlah investasi yang terjadi dengan besarnya full-employment saving ( saving pada tingkat full-employment) dimana investasi tersebut melebihi besarnya full-employment saving. Sedangkan deflantory gap angka yang menunjukkan besarnya perbedan antara investasi yang terjadi dengan full-employment saving dimana besarnya investasi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan full-employment saving-nya.

Konsep-Konsep Pendapatan Nasional

Arus Perputaran Kegiatan Ekonomi

Informasi perekonomian suatu negara dapat diamati dari data mengenai Produk Nasional Bruto atau kita kenal dengan pendapatan nasional. Informasi ini dapat kita lihat dari arus jumlah belanja barang-barang atau jasa-jasa yang terjadi dalam suatu Negara kurun waktu satu tahun, atau dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh komponen yang ada dalam suatunegara dalam satu tahun. Arus kegiatan ekonomi secara keseluruhan dapat dikelompokkan menjadi 4 pihak dalam perekonomian, mereka adalah rumah tangga individu, rumah tangga swasta, rumah tangga pemerintah dan rumah tangga luar negeri.

Secara sederhana arus perekonomian dapat kita lihat dari arus perekonomian antara dua pihak antara rumah tangga individu dengan rumah tangga swasta. Rumah tangga swasta menyediakan barang dan jasa yang menjadi pemuas kebutuhan masyarakat, sebagi imbalan bagi jasa-jasa produktif yang diterimanya dari masyarakat seperti tenaga, tanah dan sebagainya. Dipihak lain rumah tangga individu ke pihak rumah tangga swasta mengalir uang dalam bentuk pembelian-pembelian, sedangkan dari arah yang sebaliknya dari rumah tangga swasta ke rumah tangga individu mengalir pula uang dalam bentuk upah, gaji, bunga , sewa dan sebagainya.

Pendapatan dan Transfer Payment

Arus pendapatan (upah, bunga, sewa dan laba) muncul sebagai akibat dari pada adanya jasa-jasa produktif (production service) . Hal ini tidak berlaku bagi seseorang yang menerima uang dari seseorang, menerima hadiah bukanlah dikatakan sebagai pendapatan, dalam ilmu ekonomi dikenal dengan istilah sebagai transfer payment (pembayaran transfer). Ciri khusus transfer adalah pembayaran yang berasal dari kegiatan bukan produktif, atau dikatakan pembayaran yang tidak menciptakan kesempatan kerja. Terdapat 3 jenis transfer payment, yaitu :

1. Goverment transfer payment ( pembayaran transfer pemerintah) seperti tunjangan para veteran, tunjangan anak dan istri pegawai negeri
2. Business transfer payment ( pembayaran transfer business) seperti hutang ragu-ragu dari pihak konsumen kepada pihak perusahaan
3. Interpersonal transfer payment ( pembayaran transfer antar perorangan ) seperti pemberian kepada seseorang

Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional tidak lebih dari penjumlahan semua pendapatan individu. Orang pertama yang berusaha untuk mengetahui pendapatan nasional negaranya adalah Sir William Petty pada tahun 1665. Perhitungan ini didasarkan kepada anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup selama setahun. Namu para ahli ekonomi modern lebih menyukai pokok kegiatan Produk Nasional Bruto (Gross Nasional Product-GNP ) sebagai alat pengukur pokok kegiatan perekonomian. Produk Nasional Bruto (Gross Nasional Product-GNP) adalah nilai semua barang dan jasa yang tiap tahun dihasilkan oleh bangsa yang bersangkutan, diukur menurut harga pasar. Oleh karena produk itu pada hakekatnya sama dengan output juga, maka istilah Gross Nasional Product-GNP sering disebut pula Gross Nasional Output. 

Produksi menciptakan pendapatan, pembuatan barang dan jasa oleh business tentu memerlukan jasa-jasa produktif dari semua faktor produksi ( upah dan gaji, sewa, bunga dan laba). Selanjutnya pendapatan itu niscaya akan mengeluarkan pendapatannya itu untuk dibelikan barang dan jasa. Dari uraian tersebut maka Gross Nasional Product-GNP sama dengan Gross Nasional Income –GNI. Secara teoritik , penghitungan GNP dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

• Pendekatan Produksi/ production approach ( GNP)
• Pendekatan PPendapatan/ income approach ( GNI)
• Pendekatan Pengeluaran/ expenditure approach ( GNE)

Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan GNP meliputi beberapa sektor yaitu :

• Sektor Pertanian
• Sektor pertambangan
• Sektor industry
• Sektorbangunan
• Sektor perdagangan
• Sektor listrik, gas dan air minum
• Sektor bank dan lembaga keungan lainnya
• Sektor perhubungan dan telekomunikasi
• Sektor pemerintahan dan hankam
• Sektor sewa rumah
• Jasa-jasa lainnya

Sedangkan unsur-unsur dalam GNI meliputi :

• Upah dan Gaji (wage and salary)
• Bunga (interst)
• Sewa (rent)
• Laba perusahaan bukan perseroan (unincorporated net profit)
• Deviden (deviden)
• Pajak Laba Perusahaan (corporation profit tax)
• Laba tak dibagi (undistributed profit)
• Pajak tak langsung (indirect tax)
• Penyusutan (depreciation)

Melihat dari semua komponen GNP atau GNI maka beberapa konsep pendapatan dapat kita lihat sebagai berikut :

GNI	NNI	NI	PI	DI
Upah dan Gaji	Upah dan Gaji	Upah dan Gaji	Upah dan Gaji	Tabungan
Bunga	Bunga	Bunga	Bunga	Penggeluran Konsumsi
Sewa	Sewa	Sewa	Sewa
Laba perusahaan bukan perseroan	Laba perusahaan bukan perseroan	Laba perusahaan bukan perseroan	Laba perusahaan bukan perseroan
Deviden	Deviden	Deviden	Deviden
Pajak Laba Perusahaan	Pajak Laba Perusahaan	Pajak Laba Perusahaan	Trasfer Payment	Pajak Pribadi
Laba tak dibagi	Laba tak dibagi	Laba tak dibagi
Pajak tak langsung	Pajak tak langsung
Penyusutan

Pengangguran Dan Kebijakan Pemerintah

Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua masalah ekonomi tersebut dapat mengakibatkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik dan sosial. Untukmenghindari berbagai efek buruk yang timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Tiga bentuk kebijakan pemerintah dapat dijalankan dalam menghadapi pengangguran dan inflasi meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan segi penawaran.

Masalah Pengangguran

Terdapat dua cara untuk menggolongkan jenis-jenis pengangguran yaitu; 1) berdasarkan sumber atau penyebabnya dan 2) berdasarkan ciri pengangguran yang berlaku. Berdasarkan sumber atau penyebabnya, pengangguran dapat dibedakan menjadi :

1. Pengangguran normal atau friksional . Pengganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi sedang mencari kerja yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, penggangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Seabaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, maka pengusaha menwarkan gaji yang lebih tinggi dan mendorong para pekerja untuk meninggalakan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya.

2. Pengangguran Siklikal. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan stabil, adakalanya permintaan lebih tinggi dan mendorong para pengusaha menaikkan produksinya sehingga lebih banyak pekerja baru digunakan dan akan mengurangi pengagnguran dan suatu ketika permintaan menurun yang akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja atau bahkan mengakibatkan menutup perusahaan maka pengangguran akan bertambah.

3. Pengangguran Struktural. Tidak semua industry dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagian akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini dapat ditimbulkan adanya barang yang lebih baik, kemajuan teknologi, biaya pengeluaran yang sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, serta hal ini menyebabkan produksi industry tersebut turun dan terpaksa mengurangi pekerja dan menyebabkan pengagguran. Pengangguran ini di golongkan sebagai pengangguran struktural yang disebabkan adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi.

4. Pengangguran Teknologi. Pengangguran ini dapat ditimbulkan karena adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin atau karena penggunaan teknologi

Berdasarkan ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat dibedakan menjadi :

1. Pengangguran Terbuka. Pengangguran ini tercipta akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Mereka secara nyata dan sepenuh waktu menganggur dan karenanya dinamakan pengagguran terbuka . penganguran ini juga sebagai akibat kegiatan ekonomi yang menurun karena kemajuan teknologi yang mengurangi tenaga kerja atau akibat kemunduran suatu industri.

2. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terjadi karena penggunaan tenaga kerja yang melebihi dari kebutuhan tenaga kerja yang sesungguhnya , hal ini di pandang agar kegiatan lebih efisien.

3. Pengangguran Bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat disektor pertanian dan perikanan. Pada musim tanam dan musim panen biasanya petani membutuhkan pekerja yang banyak namun pada kegiatan pasca tanam dan panen petani mengurangi jumlah pekerja, pengangguran ini disebut pengangguran bermusim

4. Setengah menganggur. Dinegara-negara berkembang sebagian warga sering melakukan migrasi dari desa ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Namun tidak semua mendapatkan pekerjaan dengan mudah, ada yang bekerja setengah hari, ada yang bekerja, dua hari atau tidak menentu, pengangguran ini dinamakan setengah menganggur (underemployed/underemployment).

Tujuan Kebijakan Pemerintah

Untuk menghindari efek negativef dari pengangguran, beberapa tujuan kebijakan pemerintah meliputi :

a. Tujuan bersifat Ekonomi

1. Menyediakan lowongan pekerjaan , Dalam jangka panjang usaha untuk mengatasi pengangguran perlu dilakukan karena jumlah penduduk terus bertambah dan akan menyebabkan pertambahan jumlah tenaga kerja.

2. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, Kenaikan kesempatan kerja akan menambah produksi nasional dan pendapatan nasional, perkembangan ini selanjutnya kan menambah kemakmuran masyarakat

3. Memperbaiki Pembagian pendapatan, pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk kepada kesamarataan pembagian pendapatan, pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan . Maka semakin besar pengangguran , semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan.

b. Tujuan bersifat Sosial dan politik

1. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, Efek dari pengangguran mengurangi taraf hidup dalam keluarga yang secara langsung dapat mengurangi kemampuan keluarga dalam meningkatkan pendidikan dalam keluarganya. Secara psikologi efek tersebut dapat menimbulkan perasaan rendah diri, kehilangan kepercayaan dan perselisihan keluarga.

2. Menghindari masalah kejahatan. Pengangguran menyebabkan para pekerja kehilangan pendapatan, sehingga dapat menimbulkan efek negatif berupa kejahatan karena tuntutan ekonomi sehingga semakin tinggi pengangguran maka semakin tinggi kasus kejahatan.

3. Mewujudkan kestabilan politik, Kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk menaikkan taraf kemakmuran masyarakat memerlukan kestabilan politik. Pengangguran merupakan salah satu sumber dari ketidakstabilan politik.